Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Kepulauan Mentawai Tahun 2000-2021

Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Kepulauan Mentawai Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Kepulauan Mentawai Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang semestinya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan mempertimbangkan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup pantas, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Seandainya dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Referensi tersebut diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang semestinya Anda ketahui, ialah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran khusus untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada pelbagai jenis aspek serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentulah Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh memperoleh upah sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan pengertian itu dapat diambil keputusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapat upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh bentuk tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini ialah pembayaran bagus secara segera ataupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tidak digunakan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup pantas.
Sanksi, kalau terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap aturan.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan pantas ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketentuan aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan diplomasi bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,