Daftar UMP Tanjung Jabung Timur Tahun 2021
Gaji UMR/UMP Donggala Terbaru
Diskusi mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan memastikan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup pantas, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Apabila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab unsur yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda ketahui, yaitu seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam ragam aspek serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan menerima gaji sebagai pendapatan yang layak.
Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Menurut pengertian itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai pantas dengan tingkat kebutuhan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat mendapatkan bayaran yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala format tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Formatnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran baik secara seketika maupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak diaplikasikan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala bayaran pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat referensi hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup pantas.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dipegang dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial.
Ketentuan peraturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan diplomasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment